Kamis (29/1/2026), Fakultas Hukum UGM melalui Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY telah sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Banjarharjo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo, Provinsi DIY. Penyuluhan hukum “Suluh Praja” merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperluas aspek pengetahuan aspek masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Tema yang dibawakan dalam kegiatan kali ini antara lain adalah “Hukum Waris, Sengketa Warisan, dan Penyelesaian Sengketa Waris Secara Kekeluargaan” yang dibahas secara komprehensif guna memberikan wawasan hukum terkait warisan yang kerap menjadi persoalan bagi masyarakat.
Acara dimulai pada pukul 08:00 WIB yang diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Acara dilanjutkan dengan sambutan pembuka dari Lurah Kalurahan Banjarharjo, Susanto. Setelah sambutan pembuka, acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Tugas dan Fungsi (Tusi) bidang Perdata dan Tata Usaha (Datun) Kejaksaan RI yang disampaikan oleh Anang Zaki Kurniawan, S.H., M.H. beserta jajarannya selaku perwakilan dari Tim Datun Kejati DIY.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi inti oleh tim dosen dari Fakultas Hukum UGM, yang terdiri dari Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum., Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M., dan Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D. Materi pertama yang dibawakan adalah “Sengketa Warisan” yang disampaikan oleh Dr. Harry yang secara umum mengantarkan dan mengenalkan mengenai pelibatan tokoh masyarakat sebagai hakim perdamaian desa. Pemaparan materi dilanjutkan oleh Dr. Khotibul yang membahas secara komprehensif mengenai “Hukum Waris Islam” yang mencakup ketentuan-ketentuan pewaris maupun ahli waris serta asas-asas hukum waris Islam. Pemaparan materi diakhiri dengan tema “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Kekeluargaan” oleh Herliana yang menjelaskan secara sistematis mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari negosiasi, mediasi, hingga arbitrase. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai tema yang telah disampaikan dengan melibatkan peserta yang memberikan berbagai pertanyaan seputar permasalahan waris yang ada di masyarakat Kalurahan Banjarharjo.
Kegiatan Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” ini berhasil memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat Kalurahan Banjarharjo secara interaktif sehingga terjawab persoalan-persoalan hukum secara solutif. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan berjalan mendukung poin ke-4 Sustainable Development Goals (SDGs) mengenai pendidikan berkualitas dengan memberikan pemahaman hukum yang inklusif, adil, dan berkualitas. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan sejalan dengan poin ke-16 SDGs mengenai Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh melalui penciptaan masyarakat kalurahan yang damai dan akses yang adil mengenai bantuan hukum. Lebih lanjut, kegiatan ini juga berhubungan dengan poin ke-17 SDGs yang mensyaratkan kolaborasi institusi dan kemitraan demi mencapai tujuan yang baik.
Penulis: Faizal Cahya Adhyaksa (PKBH)
