Pengumuman Pelaksanaan Tes Substansi bagi Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Magister Kenotariatan FH UGM TA 2020/2021

PENGUMUMAN

Bersama dengan ini diinformasikan kepada Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2020/2021 bahwa pelaksanaan tes substansi akan dilaksanakan pada

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juli 2020
Waktu : 09.00 – selesai
Sifat : Daring / Online
Media : Aplikasi Video Call WhatsApp
Materi Ujian : PIH – PHI, Hukum Pertanahan, dan Hukum Perjanjian.

Sehubungan dengan hal tersebut, peserta dimohon untuk menyiapkan diri secara teknis. Jika peserta ada yang belum memiliki atau ada masalah dengan No WhatsApp (hilang, terkunci, dan lain-lain) mohon memberikan informasi kepada kami melalui No WhatsApp +6285643311539 dengan format nama#nopeserta#nolama#nobaru paling lambat hari Senin 20 Juli 2020 jam 16.00.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Juli 2020
Ketua Pengelola
Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Sutanto, S.H., M.S.

 

untuk mengunduh file pengumuman dan pembagian kelompok,
silahkan klik di sini (dalam proses)

TAGS :  

Berita Terbaru

PKBH FH UGM dan RRI Pro 2 Yogyakarta Siarkan Edukasi Hukum “Gaji Jogja, Kontrak Buta: untuk Lindungi Freelancer dan Anak Magang” 

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Yogyakarta menyelenggarakan program siaran penyuluhan …

Pro Justicia TVRI Yogyakarta Bahas Hak Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Akses Keadilan yang Inklusif di DIY

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menyelenggarakan Program Pro Justicia bekerja sama dengan TVRI Yogyakarta sebagai bagian dari …

FH UGM dan Kementerian Hukum Gelar Uji Publik RUU GAAR untuk Perkuat Keadilan Restoratif

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, …

Scroll to Top