Pengaturan Pengujian Peraturan Daerah Perlu Diharmonisasikan

IMG_2229Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara hukum tidak bisa lepas dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting untuk mengatur sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus urusannya sendiri dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pemeritah daerah (Pemda) berwenang membentuk suatu peraturan daerah (Perda) untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk meguji kembali suatu Perda kepada menteri dalam negeri (eksekutif review), mahkamah agung (judicial review), dan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (legislatif review). Mekanisme eksekutif dan judicial review tersebut dapat berujung pada pembatalan, sedangkan legislatif review dapat berujung pada perubahan atau pencabutan suatu Perda.

“Review ini salah satu bentuk pengawasan”, ujar Dr.Abdul Aziz Nasihuddin, S.H.,M.M.,M.H. saat ujian terbuka pada Sabtu (20/8) di Ruang III.1.1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Dosen Fakultas Hukum Universitas Soedirman (FH Unsoed) ini berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengujian Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota oleh Mahkamah Agung Pengaruhnya terhadap Pemberdayaan Daerah”.

“Ketiga review itu seharusnya sekarang ini dihidupkan kembali secara berimbang”, tandas dosen Hukum Tata Negara ini. Menurut Abdul Aziz Nasihuddin, legislatif review meninjau tentang kebijakan, eksekutif review meninjau tentang adminisrasi, sedangkan yudikatif review meninjau tentang yuridisnya. “Sehingaa apabila ketiga-tiganya ini diharmonisasikan, maka kemudian itu akan menjadi lengkap”, imbuh Abdul Aziz Nasihuddin.

Lebih lanjut, Abdul Aziz Nasihuddin menjelaskan bahwa pengujian yuridis Perda kabupaten / kota belum berpengaruh terhadap pemberdayaan daerah. Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) hanya sebatas pada sisi yuridisnya tanpa memperhatikan aspek kekhasan daerahnya. “Review selama ini yang dilakukan hanya merugikan daerah”, ungkap Abdul Aziz Nasihuddin. (Fardi)

TAGS :  

Berita Terbaru

Interactive Talkshow Ke-MIH-an: MIH FH UGM Kenalkan Program Studi Hukum Lanjutan dan Komitmen terhadap SDGs

Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali menggelar kegiatan Interactive Talkshow Ke-MIH-an pada Selasa (27/5/025). Acara yang dilaksanakan secara …

Mahasiswa FH UGM Raih Juara 2 dalam Kompetisi Legal Opinion VLC 2025

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Shelina Theodora dan Dhea Praja Gupta, berhasil meraih Juara 2 dalam ajang Kompetisi Legal Opinion pada Veteran Legal …

Mendorong Kepedulian Masyarakat Terhadap Isu Hukum Kesehatan di Wilayah DTPK: Edukasi Mahasiswa MHKes Fakultas Hukum UGM melalui Program Pro Justicia TVRI Yogyakarta

Setelah sukses menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas pada bulan April hingga Mei 2025, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan (Prodi MHKes) dan Pusat …

Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali menggelar kegiatan Interactive Talkshow Ke-MIH-an pada Selasa (27/5/025). Acara …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Shelina Theodora dan Dhea Praja Gupta, berhasil meraih Juara 2 dalam ajang Kompetisi Legal Opinion …

Setelah sukses menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas pada bulan April hingga Mei 2025, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan (Prodi …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Shelina Theodora dan Dhea Praja Gupta, berhasil meraih Juara 2 Kompetisi Legal Opinion dalam ajang …

Scroll to Top