Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar diskusi ilmiah mengenai tren perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Diskusi pada Senin (2/12/2024) ini menghadirkan pakar dan praktisi yang memiliki pengalaman mendalam di bidang hukum tata negara dan kepemiluan, termasuk yang terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi (MK).
Diskusi dibuka dengan pemaparan Khairunisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perludem, yang membahas catatan pemantauan Perludem terhadap penyelesaian hasil Pemilu Presiden dan Legislatif pada tahun 2024. Khairunisa menjelaskan berbagai isu yang muncul dalam proses tersebut sebagai pelajaran penting untuk memprediksi tantangan serupa dalam penyelesaian hasil Pilkada.
Yance Arizona, Ketua PANDEKHA FH UGM, kemudian menyampaikan hasil riset sementara terkait tren penyelesaian hasil Pilkada. Berdasarkan analisis terhadap 83 putusan sengketa Pilkada (PHPKADA) sejak tahun 2008 hingga 2021, Yance memetakan ragam dalil dan argumentasi yang sering muncul dalam proses tersebut.
Selain itu, diskusi ini juga menghadirkan dua praktisi hukum berpengalaman di MK, yakni Donal Fariz dan Ali Nurdin, untuk memberikan wawasan praktis terkait dinamika penanganan sengketa PHPKADA. Perspektif yang disampaikan oleh kedua praktisi tersebut menyoroti tantangan sekaligus peluang dalam menciptakan proses penyelesaian sengketa Pilkada yang lebih efektif dan berkeadilan.
Secara keseluruhan, diskusi ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang berkeadilan dan berkepastian hukum di MK. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung pencapaian poin ke-16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
Reporter: Mochamad Adli Wafi (PANDEKHA)
