Natural Resources Governance Studies (NRGS) Fakultas Hukum UGM Bersama Badan Arbitrase Sengketa Energi Indonesia (BASE) Selenggarakan Seminar Nasional “Aspek Hukum Perkembangan Praktik Industri Gas Bumi di Era Transisi Energi”

Jumat (14/11/2025), telah terselenggara Seminar Nasional yang bertajuk “Aspek Hukum Perkembangan Praktik Industri Gas Bumi di Era Transisi Energi” bertempat di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM. Seminar ini diselenggarakan oleh  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam atau Natural Resources Governance Studies (NRGS). Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-79. 

Seminar dihadiri oleh berbagai praktisi hukum, perwakilan lembaga pemerintah, perwakilan BUMN, dan sektor swasta, termasuk Yapit Sapta Putra, S.E., M.M. dari Komite BPH Migas dan Dr. Didik Sasono Setyadi, S.H., M.H., Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan Energi Terbarukan (APHMET). Seminar Nasional ini merupakan salah satu upaya Fakultas Hukum UGM dan NRGS bersama BASE dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-7 yaitu Energi Bersih dan Terjangkau untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua serta SDGs poin ke-9 yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur untuk membantu meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi dalam praktik industri gas bumi di era transisi energi.

Seminar Nasional dibuka dengan sambutan dari perwakilan Dekanat Fakultas Hukum UGM oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum UGM,Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A., dan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua BASE, Jou Samuel Hutajulu, S.H., M.H. Selanjutnya, acara memasuki kegiatan inti yaitu pemaparan oleh 3 (tiga) narasumber terkemuka baik akademisi maupun praktisi, yaitu Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. selaku Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM, Dr. Sampe L. Purba, S.E., Ak., CA., M.Com., S.H., M.H. selaku Staf Ahli Menteri ESDM 2019-2023, dan Deny Rijadi, S.H., LL.M. selaku Chairman Energy Transition Committee Indonesian Petroleum Association (IPA).

Prof. Mailinda menekankan bahwa pengaturan payung hukum dan aturan turunannya secara holistik, terutama dalam hal standardisasi, penetapan harga, pajak karbon, serta ekspor dan impor karbon, dapat mendorong strategi teknis dan ekonomi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Sementara itu, Dr. Sampe L. Purba menggarisbawahi berbagai jenis sengketa yang kerap terjadi di sektor energi, khususnya di bidang gas bumi. Beliau menekankan bahwa gas memiliki peran krusial dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Selain itu, beliau juga menyoroti bagaimana geopolitik dan geostrategi akan memainkan peran penting dalam isu-isu terkait energi di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan dan dinamika global di sektor energi dan pentingnya penyelesaian sengketa dalam industri energi. 

Terakhir, Deny Rijadi menekankan bahwa daya tarik investasi gas bumi bergantung pada kemudahan berbisnis suatu negara seperti adanya birokrasi yang efisien serta perizinan yang sederhana; adanya kepastian hukum yang konsisten serta regulasi yang harmonis, dan ketentuan kontrak yang menguntungkan dan fleksibel dalam mendukung kepentingan bisnis. Menurut Beliau, para investor juga menghadapi persaingan modal secara global sehingga mereka lebih menaruh perhatian pada inisiatif rendah karbon untuk keamanan energi, keterjangkauan, dan keberlanjutan.

Setelah sesi pemaparan oleh ketiga narasumber, moderator Seminar Nasional ini, Andika Putra, S.H., M.H., LL.M., dosen pada Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UGM sekaligus anggota NRGS, memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berdiskusi lebih lanjut secara interaktif untuk memperluas jaringan profesional di bidang hukum dan energi. 

Seminar Nasional oleh NRGS dan BASE ini mendapat dukungan sponsor dari beberapa firma hukum dan lembaga ternama, di antaranya MacalloHarlin Mendrofa Advocates (MHMS Advocates), Romulo Silaen and Partners, FKNK, UMBRA Strategic Law Solution, Jonathan Tampubolon and Partners, JT Asyer Lawfirm, dan Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan. Acara yang diselenggarakan di Fakultas Hukum UGM ini turut menjadi wadah dalam membangun sinergi kolaborasi dan membangun koneksi antar berbagai praktisi dan akademisi hukum dan energi di Indonesia pada era transisi energi saat ini.

TAGS :  

Berita Terbaru

Magister Ilmu Hukum UGM Kampus Jakarta Gelar Seminar Nasional bertajuk “⁠Problematika Hukum Penerapan Business Judgement Rules di BUMN dalam Perkara Pidana”

Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM (Kampus Jakarta) menggelar acara Seminar Nasional “⁠Problematika Hukum Penerapan Business Judgement Rules di BUMN dalam Perkara Pidana” secara hybrid pada Sabtu …

PKBH Fakultas Hukum UGM Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Suluh Praja Termin I Tahun 2025 Bersama Kejaksaan Tinggi DIY

Selasa (11/02/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” Termin I Tahun …

PKBH FH UGM Gelar Penyuluhan Hukum di Lapas Sleman untuk Wujudkan Lembaga Pembinaan Inklusif

Jumat (7/2/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman …

Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM (Kampus Jakarta) menggelar acara Seminar Nasional “⁠Problematika Hukum Penerapan Business Judgement Rules di BUMN dalam Perkara Pidana” secara …

Jumat (14/11/2025), telah terselenggara Seminar Nasional yang bertajuk “Aspek Hukum Perkembangan Praktik Industri Gas Bumi di Era Transisi Energi” bertempat di Auditorium …

Selasa (11/02/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” …

Jumat (7/2/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) …

Scroll to Top