Muhammad Fatahillah Akbar (Dr., S.H., LL.M.)

Mata Kuliah

Criminal Law
Criminal Policy
Criminal Procedural Law
Special Criminal Law
Hukum Acara Pidana
Hukum Pidana
Hukum Pidana Internasional
Hukum Pidana Khusus

Title

Mural, Demokrasi, dan Penghinaan Presiden, Kompas
Konsekuensi Pelanggaran PPKM Darurat WFH 100 Persen, Kompas
Diskon untuk Koruptor, Media Indonesia
Budaya UU ITE, Media Indonesia
Kejahatan di Masa Pandemi Virus Korona, Media Indonesia
KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN NARAPIDANA MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA
Tanggung Jawab Hukum dalam Wabah Corona, Koran Tempo
Peran Bank Sentral dalam Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank: Isu Hukum dan Tantangan Pemberian/ Penyediaan Emergency Liquidity Assistance (ELA)
Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian UndangUndang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP
KOHERENSI PENGATURAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING DI INDONESIA
Peran Bank Sentral dalam Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank: Isu Hukum dan Tantangan Pemberian/ Penyediaan Emergency Liquidity Assistance (ELA)
Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Politik Kriminal Indonesia
The Comparative Analysis on Criminal Provisions in Cartels Between UK and Indonesia
Politik Anti korupsi pada Partai Politik, Koran Sindo
Haramnya SIlaturahmi KPK-Polri, Koran Sindo
Menimbang Bukti Kecurangan Pemilu, Koran Tempo
Diskursus Kriminalisasi Pecandu Narkotika, Koran Sindo
Perkara Penodaan Agama dalam Ceramah, Koran Tempo
Menuju Keadilan RKUHP, Koran Sindo
Pertaruhan Jaksa Agung, Koran Sindo
Quo Vadis Hak Korban First Travel, Media Indonesia
Kriminalisasi Kampanye Golput, Koran Sindo
Politik AntiKorupsi pada Partai Politik, Koran Sindo
Kehilangan Makna “Kekerasan Seksual”, Koran Sindo
Quo Vadis Penananganan Hukum Prostitusi, Koran Sindo
Dilema Memenjara BUMN, Kompas
Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
Asas Legalitas Dalam RUU Hukum Pidana Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Pruralisme Hukum di Indonesia
The Comparative Analysis on Criminal Provisions in Intellectual Property Infringements between UK and Indonesia
Asas Legalitas Dalam RUU Hukum Pidana Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Pruralisme Hukum di Indonesia
Status Terdakwa dalam Jabatan tertentu, Jawa Pos
Sulitnya untuk Korupsi – Jawa Pos
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Penguatan Undang – undang Bantuan Timbal Balik
Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Daerah sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Politik Hukum Perbuatan Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Hubungan Perusahaan dan Pekerja/Buruh
Towards Eradication of Human Trafficking in Indonesia
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Hubungan Perusahaan dan Pekerja/Buruh
Politik Hukum Perbuatan Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan
Prosecution of Money Loundering of Proceeds of Corruption By Anti – Corruption Commission (KPK)
Pencegahan Gesek Tunai dengan Kartu Kredit didanai Bank Indonesia
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pencegahan IUU Fishing berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Pidana
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan Gas
Sinkronisasi Rencana Aksi Internasional Tentang Illegal, Unreported, And Unregalated Fishing dengan Penegakan Hukum
Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam UU Pidana Khusus
Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK
Penegakan Hukum terhadap Presiden yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi
The Reform of Corruption Eradication in Indonesia: The Prismatic Law in the Recent Context