“Menelaah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” bersama KOMNAS Perempuan dan Tim Pakar Hukum Pidana FH UGM

Kedatangan KOMNAS Perempuan ke Fakultas Hukum UGM untuk melakukan konsultasi terkait Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Tim Pakar Hukum Pidana FH UGM. Konsultasi ini berlangsung selama dua hari,yang dimulai pada Hari Senin, 29 Juli 2019 yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 30 Juli 2019 bertempat di Ruang Sidang Guru Besar FH UGM.

Pada kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.S., Ph.D (Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA RI), Sri Nurhewati (Komisioner KOMNAS), Imam Nahei (Komisioner KOMNAS), Hayati Setia Inten (Koordinator Divisi), serta Asmaul Khusnaeny (Asisten Reformasi Hukum dan Kebijakan), kemudian tim pakar hukum terdiri dari Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum dan Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum selain itu hadir pula lembaga perwakilan seperti Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Yogyakarta, LBH Yogyakarta, Pusat Studi Gender UIN Sunan Kalijaga, dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Pada hari pertama pembahasan diawali dengan penentuan dimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini akan ditempatkan, kemudian mengupas sembilan tindak pidana yang ada didalamnya.
“Bagaimana payung hukum dapat diformulasikan agar dapat lebih efektif dan implementatif membantu pihak-pihak yang membutuhkan dan melindungi korban?” Ibu Vennetia mengajukan pertanyaan.

Selanjutnya peserta yang hadir dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan membahas unsur-unsur delik. Kemudian pada hari kedua pembahasan yang diangkat ialah mengenai sanksi pidana dan system Delphi.

Pada akhir kegiatan KOMNAS Perempuan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan andil dalam diskusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual serta semua pihak berharap bahwa apa yang di diskusikan pada kesempatan kali ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksankan dengan baik serta dapat segera disahkan.

 

TAGS :  

Berita Terbaru

MIH UGM Jakarta Gelar FGD Reviu Kurikulum untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan Hukum

Sabtu (25/1/2025) telah dilaksanakan acara Focus Group Discussion (FGD) Reviu Kurikulum MIH UGM (Kampus Jakarta) di MIH UGM (Kampus Jakarta) secara hybrid. Kegiatan ini sudah berlangsung dari …

Magister Kenotariatan FH UGM Selenggarakan Penyuluhan Hukum Keluarga di Sleman

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM baru saja melakukan penyuluhan hukum di di Aula Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluhan …

Mendiskusikan Budaya Riset di Kampus

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum UGM menjadi tuan rumah untuk diskusi dalam workshop “Kebebasan Akademik, Riset Dan Kebijakan Pendidikan Tinggi”, Rabu …

Sabtu (25/1/2025) telah dilaksanakan acara Focus Group Discussion (FGD) Reviu Kurikulum MIH UGM (Kampus Jakarta) di MIH UGM (Kampus Jakarta) secara hybrid. Kegiatan ini …

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM baru saja melakukan penyuluhan hukum di di Aula Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah …

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum UGM menjadi tuan rumah untuk diskusi dalam workshop “Kebebasan Akademik, Riset Dan Kebijakan …

Selasa, (21/1/2025) telah dilaksanakan acara Lokakarya Tata Cara Pembuatan Prosidding dan Jurnal (ISSN dan ISBN) Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta). Kegiatan ini memiliki tema …

Scroll to Top