Kunjungan Universitas YARSI ke FH UGM

IMG_0935

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, Universitas YARSI melaksanakan studi banding ke Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM)  pada Jumat pagi (22/4). Kunjungan ini disambut oleh Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D., Dekan FH UGM, bersama wakil dekan dan beberapa orang dosen.

Studi banding ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama tingkat universitas yang telah terjalin sebelumnya. Pada kesempatan itu, Universitas YARSI diwakili oleh Ketua Program Studi Pascasarjana, Prof. dr. Abdul Salam M. Sofro, PhD, Sp.KT., Sekretaris Prodi Pascasarjana, Dr. Kholis Ernawati, S.Si., M.Kes, Ketua Prodi Pascasrjana Ilmu Hukum, Dr. Hj. Endang Purwaningsih, SH., M.Hum., M.Kn. dan dosen Fakultas Kedokteran, dr. Sri Wuryanti, MS. SpGK.

Pertemuan yang diadakan di Ruang Dekanat ini diawali dengan penjelasan mengenai sistem pengajaran dan program-program yang ada di FH UGM.  Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M., Wakil Dekan Bidang Kerja Sama dan Alumni menjelaskan Program Studi Sarjana memiliki 11 Departemen, yaitu Hukum Adat, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Dagang, Hukum Internasional, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Pajak, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara.   Sedangkan Program Studi Pascasarjana terdiri dari Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Magister Hukum, Magister Hukum Litigasi, Magister Kenotariatan, dan Magister Hukum Kesehatan. Selain itu, ada pula Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Semua program studi tersebut telah terakreditasi A, kecuali Program Studi Magister Hukum Kesehatan masih terakreditasi B.

Wakil dekan sekaligus dosen Hukum Tata Negara ini juga menjelaskan mengenai unit kerja pendukung. Unit ini merupakan wadah pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan FH UGM. Beberapa unit kerja pendukung yang terkenal adalah Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat Korupsi), Unit Jaminan Mutu dan Kurikulum, Unit Law Career and Development Center (LCDC), serta laboratorium Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH).

Selain membahas mengenai program-program yang ada, Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M. juga memaparkan perihal tenaga pengajar yang ada di FH UGM. “Tahun ini kami hanya memiliki 89 dosen dengan total mahasiswa hampir 1500. Kami berencana pada tahun 2020 jumlah dosen akan menjadi 200% dari sekarang”, jelas Andi.

Studi banding ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Diskusi tersebut membahas mengenai Program Studi Pascasarjana terutama pada bidang kenotariatan. Dimungkinkan beberapa waktu mendatang, Fakultas Hukum Universitas YARSI akan membuka Program Studi Magister Kenotariatan. (Fitri)

TAGS :  

Berita Terbaru

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top