Keseimbangan Kepentingan Dalam Pengadaan Tanah

law3Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCL, MPA. dikenal sebagai sosok yang kritis. Pada usianya yang menginjak menginjak 66 tahun, beliau masih terus berkarya.  Guru Besar Hukum Agraria UGM yang pensiun tahun 2014 masih sangat sehat. Pada Sabtu, 3 Oktober 2015 berlokasi di Gedung III Ruang 3.1.1 Fakultas Hukum UGM, beliau meluncurkan bukunya  yang berjudul Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia : Dari Keputusan Presiden Sampai Undang – Undang.

            Buku setebal 133 halaman ini mengangkat permasalahan utama tentang keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan dalam pengadaan tanah di Indonesia. Regulasi sebagai landasan pengadaan tanah pun selalu berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan semakin rumitnya permasalahan dalam penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Arah kebijakan serta visi dan misi pemerintah jelas mewarnai penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah.

            Dalam buku ini dipaparkan upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut dalam tiga landasan hukum pengadaan tanah, yakni Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berikut peraturan pelaksanaan masing-masing.

            Hadir dalam acara ini, Prof.Dr. Saldi Isra, S.H., LLM, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, yang memberikan tanggapan berjudul “Relevansi Pendekatan Sistem dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, MS., juga menyampaikan komentarnya bertajuk, “Potensi Keberhasilan dan Hambatan dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012”(ReporterFH/Sekar-Lita)

TAGS :  

Berita Terbaru

FH UGM Hadirkan Program Sarapan Gratis Selama UAS: Dukung Kesehatan, Ketahanan Pangan, dan Kinerja Akademik Mahasiswa

Dalam upaya memberikan dukungan konkret kepada mahasiswa selama masa Ujian Akhir Semester (UAS), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) meluncurkan program sarapan gratis yang …

Fakultas Hukum UGM Gelar Pengajian Idul Adha: Meneladani Semangat Pengorbanan Nabi Ibrahim

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan pengajian yang diikuti oleh segenap sivitas akademika, termasuk dosen, …

Siaran Penyuluhan Hukum FH UGM di RRI Yogyakarta, Berikan Pemahaman Kewarisan Berkeadilan

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan siaran Penyuluhan Hukum dengan tema “Akomodasi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat di …

Dalam upaya memberikan dukungan konkret kepada mahasiswa selama masa Ujian Akhir Semester (UAS), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) meluncurkan program …

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan pengajian yang diikuti oleh segenap sivitas …

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan siaran Penyuluhan Hukum dengan tema “Akomodasi Hukum Islam Terhadap Sistem …

Rabu (4/6/2025), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Yogyakarta (TVRI Yogyakarta) melakukan penandatanganan Perjanjian …

Scroll to Top