Keseimbangan Kepentingan Dalam Pengadaan Tanah

law3Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCL, MPA. dikenal sebagai sosok yang kritis. Pada usianya yang menginjak menginjak 66 tahun, beliau masih terus berkarya.  Guru Besar Hukum Agraria UGM yang pensiun tahun 2014 masih sangat sehat. Pada Sabtu, 3 Oktober 2015 berlokasi di Gedung III Ruang 3.1.1 Fakultas Hukum UGM, beliau meluncurkan bukunya  yang berjudul Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia : Dari Keputusan Presiden Sampai Undang – Undang.

            Buku setebal 133 halaman ini mengangkat permasalahan utama tentang keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan dalam pengadaan tanah di Indonesia. Regulasi sebagai landasan pengadaan tanah pun selalu berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan semakin rumitnya permasalahan dalam penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Arah kebijakan serta visi dan misi pemerintah jelas mewarnai penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah.

            Dalam buku ini dipaparkan upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut dalam tiga landasan hukum pengadaan tanah, yakni Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berikut peraturan pelaksanaan masing-masing.

            Hadir dalam acara ini, Prof.Dr. Saldi Isra, S.H., LLM, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, yang memberikan tanggapan berjudul “Relevansi Pendekatan Sistem dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, MS., juga menyampaikan komentarnya bertajuk, “Potensi Keberhasilan dan Hambatan dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012”(ReporterFH/Sekar-Lita)

TAGS :  

Berita Terbaru

Magister Ilmu Hukum UGM Kampus Jakarta Gelar Seminar Nasional bertajuk “⁠Problematika Hukum Penerapan Business Judgement Rules di BUMN dalam Perkara Pidana”

Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM (Kampus Jakarta) menggelar acara Seminar Nasional “⁠Problematika Hukum Penerapan Business Judgement Rules di BUMN dalam Perkara Pidana” secara hybrid pada Sabtu …

Natural Resources Governance Studies (NRGS) Fakultas Hukum UGM Bersama Badan Arbitrase Sengketa Energi Indonesia (BASE) Selenggarakan Seminar Nasional “Aspek Hukum Perkembangan Praktik Industri Gas Bumi di Era Transisi Energi”

Jumat (14/11/2025), telah terselenggara Seminar Nasional yang bertajuk “Aspek Hukum Perkembangan Praktik Industri Gas Bumi di Era Transisi Energi” bertempat di Auditorium Gedung B Fakultas …

PKBH Fakultas Hukum UGM Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Suluh Praja Termin I Tahun 2025 Bersama Kejaksaan Tinggi DIY

Selasa (11/02/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” Termin I Tahun …

Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM (Kampus Jakarta) menggelar acara Seminar Nasional “⁠Problematika Hukum Penerapan Business Judgement Rules di BUMN dalam Perkara Pidana” secara …

Jumat (14/11/2025), telah terselenggara Seminar Nasional yang bertajuk “Aspek Hukum Perkembangan Praktik Industri Gas Bumi di Era Transisi Energi” bertempat di Auditorium …

Selasa (11/02/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” …

Jumat (7/2/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) …

Scroll to Top