Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada kembali menyelenggarakan The 3rd International Postgraduate Students Conference (INGRACE) pada 6–7 November 2025. Hadirnya INGRACE 2025 menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan MIH UGM dalam memperkuat kontribusi akademik terhadap agenda keadilan ekologis dan ekonomi di tengah dinamika global yang terus berubah. Tahun ini, konferensi mengangkat tema “Toward Ecological and Economic Justice in a Transitional Era: The Role of Law in Maintaining Balance,” sebuah tema yang mencerminkan urgensi peran hukum dalam menavigasi percepatan transformasi teknologi, perubahan iklim, serta meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi. Melalui forum ini, MIH UGM menegaskan perannya sebagai pusat pemikiran hukum yang secara konsisten mendorong pendekatan interdisipliner dan inklusif.
Antusiasme peserta terlihat dari diterimanya lebih dari 120 pendaftaran yang mencakup 11 partisipan internasional dari Sierra Leone, Pakistan, Türkiye, Bangladesh, Malaysia, serta mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di Hungaria, Inggris, dan Belanda. Setelah proses seleksi, sebanyak 89 peserta berpartisipasi secara luring dan daring. Keragaman ini memperkuat posisi INGRACE sebagai platform akademik yang mendorong kolaborasi lintas negara dan disiplin, selaras dengan semangat global partnership dalam SDG 17. Kehadiran para pembicara dari berbagai latar belakang. Akademisi internasional, praktisi hukum lingkungan, ekonom, pegiat agraria, hingga aktivis perlindungan pekerja migran, semakin menegaskan upaya MIH UGM untuk mempertemukan beragam perspektif dalam upaya membangun kerangka hukum yang lebih responsif.
Dua sesi pleno menjadi ruang pendalaman tema besar konferensi. Sesi pertama dengan moderator Dr. Sartika Intaning Pradhani membahas keadilan ekologis melalui penjelasan Dr. Sroyon Mukherjee mengenai paradigma teoretis baru, pemaparan Dr. Mas Achmad Santosa mengenai arah reformasi kelembagaan, serta pandangan Dewi Kartika tentang peran vital hak agraria dan komunitas adat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Sesi kedua dengan moderator Dr. Rangga A. Dachlan beralih ke isu keadilan ekonomi di era transisi, dengan perspektif Rimawan Pradiptyo mengenai model ekonomi berkelanjutan, elaborasi Dr. Mahatma Windrawan Inantha tentang standar keberlanjutan dalam industri kelapa sawit, pengalaman langsung dari Iweng Karsiwen mengenai grass root economy dan hak pekerja migran, serta analisis Sri Wiyanti Eddyono mengenai reformasi hukum inklusif berbasis GEDSI.
Kedua sesi ini memperlihatkan bagaimana hukum memainkan peranan strategis dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok rentanarah kerja yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Terkhusus SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) melalui fokus kajian pada keadilan ekologis, tata kelola lingkungan, dan perubahan iklim. Pembahasan terkait reformasi kelembagaan hukum, penguatan rule of law, dan perlindungan kelompok rentan mendukung SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh). Perspektif ekonomi berkelanjutan, keadilan pasar, serta perlindungan pekerja migran mencerminkan kontribusi terhadap SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Di sisi lain, dimensi kesetaraan dalam reformasi hukum berbasis GEDSI memperkuat implementasi SDG 5 (Kesetaraan Gender).
Rangkaian diskusi paralel yang menyebar ke dalam 10 subtema memperlihatkan keluasan isu yang dibahas, mulai dari transformasi digital dan tata kelola data, instrumen ekonomi lingkungan, demokrasi ekologis dan konstitusi, keberlanjutan industri pangan, peran korporasi dalam tanggung jawab sosial-lingkungan, perlindungan kelompok rentan, hingga perkembangan hukum internasional dalam menangani kesenjangan dan degradasi lingkungan. Lebih dari 70 makalah yang dipresentasikan dalam konferensi ini memperkaya khazanah penelitian hukum di Indonesia dan mempertegas kontribusi MIH UGM dalam memajukan wacana hukum yang adaptif terhadap tantangan abad ke-21.
Pada acara penutupan, konferensi memberikan penghargaan bagi Best Paper, Best Presenter, serta penyerahan penghargaan akademik sebagai bentuk dukungan terhadap akses akademik yang lebih inklusif, terutama bagi peserta dari negara berkembang, wilayah 3T, serta kelompok minoritas. Upaya ini sejalan dengan komitmen MIH UGM untuk memperluas jangkauan pendidikan hukum yang setara dan transformatif.
Melalui penyelenggaraan INGRACE 2025, MIH UGM kembali menegaskan dedikasinya untuk memperkuat riset interdisipliner, memperluas jejaring akademik internasional, serta mendorong pembentukan kerangka hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa peran hukum dalam menghadapi ketidakpastian global harus semakin inklusif, berbasis keadilan, dan berorientasi masa depan. Dengan semangat tersebut, MIH UGM terus memperkuat posisi sebagai institusi yang berperan aktif dalam membentuk arah pembaruan hukum nasional dan internasional demi masa depan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Penulis: Panitia The 3rd International Postgraduate Students Conference (INGRACE)
