Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (NRGS), kembali melanjutkan pelaksanaan Program Mini Magister Hukum Pertamina 2025 bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Corporate University. Program ini telah memasuki minggu ketiga penyelenggaraan yang berlangsung pada Sabtu (14/6/2025) dan Minggu (15/6/2025) di Kampus Magister Ilmu Hukum UGM Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari rangkaian pelatihan strategis yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman hukum, khususnya di kalangan manajemen dan pimpinan Pertamina Holding Group.
Pada minggu ketiga ini, para peserta dengan jumlah sekitar 60 peserta yang berasal dari PT Pertamina (Persero) serta anak perusahaan di bawah naungannya mengikuti seluruh sesi dengan semangat tinggi dan partisipasi aktif. Antusiasme tersebut tercermin dari diskusi-diskusi interaktif yang berkembang selama sesi berlangsung. Hal ini mencerminkan komitmen peserta dalam memperdalam pemahaman mereka terhadap aspek-aspek hukum yang krusial dalam menunjang pengambilan keputusan strategis di sektor energi. Program ini secara khusus dirancang bagi peserta yang berasal dari latar belakang non-hukum, dengan tujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan hukum yang aplikatif dan relevan dengan tantangan serta dinamika dunia usaha dan industri energi yang semakin kompleks.
Pembelajaran minggu ketiga terbagi ke dalam dua kelas yang mencakup delapan sesi perkuliahan. Empat sesi pertama berlangsung pada Sabtu (14/6/2025) pukul 09.00–17.00 WIB. Empat sesi selanjutnya diadakan Minggu (15/6/2025) pukul 08.00–17.00 WIB. Pada hari Minggu pukul 16.00–17.00 WIB diadakan Post-Test 1. Tes ini merupakan bagian dari evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah dipelajari selama pembelajaran sejak minggu kedua.
Materi yang dibahas dalam sesi kali ini meliputi topik-topik penting seperti Perbandingan Hukum Persaingan Usaha, Hukum Bisnis Transnasional, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Seluruh materi disampaikan oleh para pengajar terkemuka di bidangnya, antara lain Royhan Akbar, S.H., LL.M. (Dosen Hukum Bisnis FH UGM), Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. (Dosen Hukum Bisnis FH UGM), Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M. (Guru Besar Hukum Bisnis FH UGM), dan Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. (Managing Partner, Siregar Setiawan Manalu Partnership).
Sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran, pelaksanaan Post-Test 1 pada akhir sesi hari Minggu pukul 16.00–17.00 WIB menjadi elemen penting dalam mengukur capaian pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Selain sebagai alat evaluasi, Post-Test ini juga berfungsi untuk membantu peserta merefleksikan pemahaman mereka secara kritis dan terstruktur, sekaligus memperkuat daya serap atas materi pembelajaran yang diberikan. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu menginternalisasi ilmu yang diperoleh dan mengaplikasikannya secara tepat dalam konteks profesional mereka masing-masing.
Penyelenggaraan di minggu ketiga ini turut memperkuat komitmen Fakultas Hukum UGM dan PT Pertamina (Persero) dalam mendukung agenda global, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Program ini berkontribusi secara langsung pada SDG 4 mengenai pendidikan berkualitas melalui penguatan literasi hukum di kalangan profesional non-hukum; SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas dalam pengambilan keputusan hukum di sektor bisnis; SDG 16 yang menekankan pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh melalui praktik penyelesaian sengketa yang adil dan efektif; serta SDG 17 mengenai penguatan kemitraan untuk mencapai tujuan, yang tercermin dalam kolaborasi erat antara akademisi, praktisi, dan industri energi.
Melalui pelaksanaan Program Mini Magister Hukum Pertamina 2025, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bersama PT Pertamina (Persero) terus berupaya mempererat sinergi antara dunia akademik dan industri guna mencetak pemimpin korporasi yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman hukum yang kuat, sehingga mampu mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Penulis: Stephanie Kristina Susanto (NRGS)
