Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) bekerja sama dengan Direktorat Hukum Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Membangun Ketahanan Maritim: Strategi Menghadapi Ancaman dan Konflik Maritim”. Seminar ini dilaksanakan Jumat (24/10/2025) di Ruang 5.1.1 FH UGM secara luring dan daring melalui Zoom Meeting. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Departemen Hukum Internasional FH UGM, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si., serta sambutan dari Direktur Hukum Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Fenny Akwan, S.H., M.H.
Seminar ini menghadirkan H.E. Arif Havas Oegroseno, S.H., LL.M., Wakil Menteri Luar Negeri RI, sebagai keynote speaker dengan topik “Eskalasi Potensi Konflik di Laut: Strategi Indonesia dan Peluang Penyempurnaan Hukum Laut Internasional”. Dalam pemaparannya, Arif menekankan pentingnya diplomasi hukum laut dan kerja sama internasional dalam menjaga stabilitas kawasan maritim.
Pada sesi pertama, Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A, Duta Besar RI untuk Austria dan Slovenia, membahas penguatan keamanan dan pertahanan maritim melalui diplomasi. Kemudian sesi kedua diisi oleh Kolonel Abriadi, Direktorat Hukum Bakamla RI, dan Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M., Guru Besar Hukum Internasional FH UGM, yang memaparkan isu terkini mengenai pengaturan pemanfaatan Maritime Autonomous Vehicles (MAVs). Kegiatan ini diikuti oleh akademisi, praktisi, dan mahasiswa yang antusias memperdalam isu hukum laut dan geopolitik maritim.
Penyelenggaraan Seminar Nasional ini mencerminkan komitmen bersama Fakultas Hukum UGM dan Bakamla RI dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 14: Kehidupan di Bawah Air (Life Below Water) dan SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice, and Strong Institutions). Melalui pembahasan mengenai ketahanan maritim dan penguatan hukum laut internasional, kegiatan ini mendorong perlindungan ekosistem laut sekaligus memastikan bahwa pengelolaan wilayah maritim dilakukan secara damai, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional. Seminar ini juga berkontribusi terhadap SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action) karena isu keamanan maritim turut berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan mitigasi risiko ekologis di laut. Selain itu, sinergi antara akademisi, lembaga negara, dan diplomat yang terwujud dalam forum ini mencerminkan implementasi SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals), di mana kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola maritim global yang damai, tangguh, dan berkelanjutan.
