1. Philosophy of Law / Filsafat Hukum

2. Hukum Adat

3. Metodologi Penelitian Hukum

4. Pengantar Hukum Indonesia

RISET

2023. Pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi: Studi Proyek Food Estate di Sumba Tengah.
2023. Perwujudan Pangan Lokal di Sumba Tengah: Sinergi antara Komunitas Adat dan Pemerintah Daerah atau Segregasi Salah Satu Aktor?.
2023. Intervensi Negara dalam Transformasi Desa Adat di Bali.
2022. Indigenous Knowledge as A Disaster Mitigation: A Study of Legal Pluralism from Aceh.
2022. Relevansi Teori Hukum Adat Klasik tentang Perspektif Hukum Adat terhadap Realitas Keragaman Subjek Hukum Pemegang Hak atas Tanah Adat di Bali.
2022. Sejarah Hukum Ketahanan Pangan di Indonesia: Pemetaan Regulasi, Program Pemerintah, dan Refleksi Menuju Ketahanan Pangan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
2021. Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Ulayat di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur.
2021. The Job Creation Bill & Land Management in Indonesia.
2020. Kajian Standar Operasional Prosedur dalam Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kadipaten Pakualaman

PUBLIKASI

Book Chapter 2023 Re-visit Konsep Dan Upaya Pengadministrasian Tanah Ulayat, dalam Nurhasan Ismail, dkk (Eds). Menelusuri Pemikiran Hukum Agraria Prof. Matia S.W. Sumardjono
Jurnal 2023 Acknowledgment of Adat Law-Based Tenure in the Courtroom: Study of Decisions on Criminal Acts of Land Clearing by Burning, Logging Trees Without Permits, and Collecting Plantation Products Without Permits
Jurnal 2022 Penerapan Pendekatan Positivistik dalam Penelitian Hukum Adat
Jurnal 2021 Pelepasan Hak Adat atas Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat Papua: Studi Putusan Pengadilan
Jurnal 2020 Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Jurnal 2020 Hak dan Akses Tenurial Masyarakat Hukum Adat Bengkunat dalam Pemanfaatan Hutan di Pesisir Barat
Jurnal 2019 Mendudukkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai Subyek Hak Milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Keistimewaan Yogyakarta
Jurnal 2019 Lashing in Qanun Aceh and the Convention Against Torture: A Critical Appraisal