Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan Workshop Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum bersama Stakeholder dan Alumni pada Kamis (7/11/2024) di ruang B.5.5. Workhop ini diselenggarakan secara hybrid dengan dihadiri oleh 8 orang secara luring dan 6 orang secara daring.
Workshop evaluasi dan pengembangan kurikulum ini menghadirkan stakeholder dan alumni dari sejumlah perwakilan instansi, seperti Peradilan Agama Sleman, Mabes TNI-AD, PT Telkom Indonesia, serta alumni dari berbagai lembaga dan universitas di seluruh Indonesia, termasuk Universitas Mataram dan Universitas Mulawarman. Workshop ini bertujuan untuk memperkuat relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri hukum yang semakin kompleks dan dinamis.
Dalam pelaksanaannya, diskusi berhasil mengidentifikasi beberapa tantangan penting yang dihadapi di lapangan serta solusi-solusi konstruktif sebagai rekomendasi pengembangan kurikulum pembelajaran.
Workshop ini merupakan bagian dari komitmen Fakultas Hukum UGM untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan lulusan siap menghadapi tantangan global, dan menjaga relevansi dengan standar profesional hukum internasional.
Workshop ini juga merupakan bagian dari komitmen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sejalan dengan poin ke-4 Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu dengan berupaya memberikan pendidikan hukum yang lebih inklusif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul.
Melalui workshop ini, MIH juga turut mendorong pencapaian SDGs poin ke-16, yaitu untuk mencetak lulusan yang mampu berkontribusi pada sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Masukan dari pemangku kepentingan digunakan untuk meningkatkan kemampuan lulusan dalam menyelesaikan konflik hukum secara damai dan efektif.menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan melalui proses pembuatan hukum dan produk politik di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai stakeholder juga, seperti perwakilan instansi pemerintah, organisasi swasta, dan alumni dari berbagai institusi, kegiatan ini memperkuat kolaborasi untuk memastikan keberlanjutan dalam pembaharuan kurikulum sebagaimana dalam SDGs poin ke-17.
Penulis: Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM
