Call for Paper: Peran Aspek Hukum dan Kelembagaan dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia: Tinjauan Kritis dari 2009 hingga 2025 dan Telaah ke Depan

CALL FOR PAPER

 

Peran Aspek Hukum dan Kelembagaan dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia: Tinjauan Kritis dari 2009 hingga 2025 dan Telaah Ke Depan

Pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Sejak 2009, berbagai kebijakan dan instrumen hukum telah diperkenalkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan dalam aspek hukum dan kelembagaan, seperti harmonisasi regulasi, efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, serta tata kelola pembiayaan proyek.

Sebagai upaya refleksi terhadap perkembangan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengundang akademisi, peneliti, dan praktisi untuk berkontribusi dalam publikasi kolaboratif ini. Publikasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan sejak 2009 serta memberikan proyeksi ke depan mengenai penguatan aspek hukum dan kelembagaan dalam pembangunan infrastruktur.

Topik Call for Paper

  1. Hukum dan Pembangunan
  2. Kelembagaan dalam Pembangunan Infrastruktur
  3. Kajian Kasus Pembangunan Infrastruktur: Lesson Learned

Ketentuan dan Insentif

  • Seleksi dilakukan melalui beberapa tahap. Peserta mengirimkan judul dan abstrak sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Setelah melalui proses seleksi awal, peserta yang lolos akan diumumkan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti workshop serta proses penulisan lebih lanjut.
  • Akan ada insentif bagi naskah yang diterbitkan.
  • Buku hasil publikasi ini akan didaftarkan untuk memperoleh ISBN.
  • Buku akan diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
  • Penulis didorong untuk mencermati publikasi sebelumnya dari PT PII dan mensitasinya dalam karya mereka, baik sebagai referensi pendukung maupun dalam rangka memberikan pandangan kritis dan alternatif.

Tanggal Penting

 🟢 Batas Pengumpulan Judul & Abstrak: 21 April 2025
 🟢 Pengumuman Seleksi: 25 April 2025
 🟢 Penulisan & Workshop: Mei – Agustus 2025
 🟢 Publikasi & Peluncuran Buku: Desember 2025

📩 Submisi Judul dan Abstrak
 Silakan unggah judul dan abstrak melalui:
 🔗 bit.ly/PendaftaranCFP-PIIUGM

📖 Ketentuan lengkap mengenai Call for Paper dapat diakses melalui:
 🔗 bit.ly/TOR-PublikasiKolaboratif

📍 Informasi lebih lanjut:
 Narahubung: Diandra Nitisara (+62 895 4224 71228)

 

TAGS :  

Berita Terbaru

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top