Ajimbar, S.H., M.H. Raih Doktor Usai Teliti Pelaksanaan Tugas Kejari dalam Pemberantasan TPK

img_2976

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) merupakan salah satu dari tiga lembaga negara yang diberi kewanangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia. Kejari, sebelum diberlakukannya sistem optimalisasi, menggunakan sistem target dalam menilai efektivitasnya memberantas TPK. Berdasarkan sistem target, dalam pelaksanaannya Kejari dinilai “cukup efektif” dalam memberantas TPK. Hal tersebut disampaikan Ajimbar, S.H., M.H. dalam Ujian Promosi Doktor pada Selasa (11/10).

“Dikatakan efektif apabila mencapai target 1457 kasus,” ujar Ajimbar setelah memaparkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitiannya bahwa rata-rata kasus TPK yang ditangani Kejari per tahunnya adalah 1284,3 kasus.

Ajimbar mengungkapkan berbagai faktor penghambat kinerja Kejari dalam pemberantasan TPK. Terdapat tiga faktor penghambat dalam desertasinya yang berjudul Kajian Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Indeks Prestasi Penyidikan. Faktor-faktor tersebut dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, aspek internal Kejari, dan aspek eksternal Kejari.

Terdapat perundang-undangan yang menghambat Kejari melakukan tindakan represif terhadap beberapa pelaku TPK. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah putusan Makhamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 384 ayat (1). Penyidik terlebih dahulu harus memiliki izin tertulis dari Presiden, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, atau Kepala Daerah terhadap pelaku TPK tertentu.

Peraturan perundang-undangan lain yang dikritisi Ajimbar adalah mengenai sanksi pidana mati terhadap pelaku TPK yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemerantasan TPK. Pelaku TPK dapat dipidana mati apabila korupsi dilakuakan dalam keadaan tertentu. Sayangnya, kriteria mengenai keadaan tertentu tersebut belum dirumuskan secara jelas.

“Saran kita (promovendus), supaya kriteria-kriteria dalam keadaan tertentu itu harus dimuat dalam TPK yang jelas. Kemudian pejabat yang menetapkan (kriteria yang dimaksud), siapa yang berwenang: apakah panglima TNI dalam keadaan negara tidak aman, apakah Menteri Keuangan ketika krisis moneter, apakah bencana alam ditetapkan oleh Menteri Lingkungan, ini harus jelas dimuat,” tegas Ajimbar.

Terkait hambatan di internal Kejari, Ajimbar menekankan perlunya penerapan ilmu bela negara oleh setiap personil Kejari. “Tindakan represif di tingkat penyidikan banyak hambatannya. Ketika jaksa tidak memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, sulit mendapatkan hasil,” ungkapnya. (Lita)

TAGS :  

Berita Terbaru

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top