Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan. Dalam rangka revisi Kurikulum yang telah diterapkan sejak tahun 2015, Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum UGM telah mengadakan serangkaian kegiatan dalam melakukan evaluasi dan perubahan atas kurikulum tersebut sejak awal tahun 2020. Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal needs), serta kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder needs). Fakultas Hukum UGM secara rutin mengadakan kegiatan workshop kurikulum, baik untuk program sarjana maupun pascasarjana, sebagai rangkaian acara Dies Natalis tiap tahunnya. Namun demikian, pada awal tahun 2020 pula, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” (MBKM) yang masih berjalan dinamika pembahasannya. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studi. Pemberlakuan kebijakan baru ini menuntut adanya relaksasi atas usulan kurikulum yang telah dibahas sebelumnya.