{"id":44929,"date":"2026-09-22T13:56:54","date_gmt":"2026-09-22T06:56:54","guid":{"rendered":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/?p=44929"},"modified":"2026-09-22T13:56:54","modified_gmt":"2026-09-22T06:56:54","slug":"fh-ugm-bersama-kejati-diy-dampingi-kalurahan-margosari-susun-regulasi-rencana-kerja-pemerintah-kalurahan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/en\/fh-ugm-bersama-kejati-diy-dampingi-kalurahan-margosari-susun-regulasi-rencana-kerja-pemerintah-kalurahan\/","title":{"rendered":"FH UGM Bersama Kejati DIY Dampingi Kalurahan Margosari Susun Regulasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan"},"content":{"rendered":"

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PKBH FH UGM) bersama Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam rangka pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Margosari, Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (21\/9\/2026) di Ruang Pusat Kajian Fakultas Hukum UGM tersebut dihadiri oleh Kurniawan Andy Nugroho, S.H., M.H., Sudi Hanjendro, S.H., dan Semi Hastuti, S.H., M.H. dari Kejati DIY; Yoga Nurhidayat Prabawa, S.Pd., Harjono BSW, Wahyu Dimas Nurhermawan, S.Pd., dan Zulkhairan Efendi T. dari Kalurahan Margosari; serta Tim Penyuluhan FH UGM yang terdiri atas Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil., Al Rafie Putra Rico Suud, Arnandito Raffaxelliano Ratifandi, Efraim Daniel, Maytri Gestart Ignatius, Muhammad Ilham Wicaksana, Muhammad Imam Maulana, Nathan Radot Zudika Prasian Sidabutar, Rachma Ananda Sulaiman, dan Wahyu Fajar Nur Rohim.<\/span><\/p>\n

Kegiatan ini merupakan bagian dari pendampingan hukum bagi pemerintah kalurahan dalam menyusun regulasi yang dapat menjadi pedoman penyusunan RKP secara berkelanjutan. Pendampingan diarahkan untuk memastikan rancangan memiliki dasar hukum yang jelas, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kalurahan Margosari.<\/span><\/p>\n

Dalam kegiatan tersebut, Tim Penyuluhan FH UGM memaparkan dua rancangan, yakni Rancangan Peraturan Kalurahan tentang pedoman penyusunan RKP dan Rancangan RKP Kalurahan tahun 2027. Rancangan pertama disusun sebagai pedoman yang dapat digunakan dalam penyusunan RKP setiap tahun, sedangkan rancangan kedua memuat rencana pembangunan Kalurahan Margosari untuk tahun 2027. Keduanya dirancang dengan memperhatikan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.<\/span><\/p>\n

Pendampingan juga membahas mekanisme perencanaan pembangunan agar usulan masyarakat dapat terhubung dengan proses penyusunan RKP dan anggaran kalurahan. Musyawarah Kalurahan dan Musyawarah Perencanaan RKP Kalurahan menjadi ruang penting untuk membahas prioritas pembangunan, mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya, serta menyempurnakan rencana berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan kalurahan. Rancangan juga membuka ruang partisipasi melalui musyawarah, kunjungan ke padukuhan, dan konsultasi dengan pemerintah daerah.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Dalam sesi diskusi, Pemerintah Kalurahan Margosari menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Keterbatasan anggaran dan berbagai program yang harus dipenuhi membuat tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan. Kondisi tersebut juga berdampak pada pengurangan volume kegiatan yang telah direncanakan. Meski demikian, proses perencanaan tetap dilakukan dengan menetapkan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan kalurahan.<\/span><\/p>\n

Perangkat Kalurahan Margosari juga menyoroti adanya jarak antara perencanaan yang telah disusun dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan. Sejumlah kegiatan yang direncanakan dalam forum masyarakat tidak seluruhnya dapat dimasukkan dalam RKP karena keterbatasan pembiayaan dan adanya kegiatan yang bersifat mandatori. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting agar regulasi yang disusun tidak hanya memberikan gambaran ideal, tetapi juga dapat diterapkan sesuai kondisi riil pemerintahan kalurahan.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Kemudian, Kejati DIY memberikan sejumlah masukan terhadap rancangan, terutama terkait ketepatan nomenklatur dan dasar hukum yang digunakan. Penyebutan desa dan kalurahan dalam rancangan perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat masukan untuk memperhatikan regulasi mengenai pemerintahan daerah, kewenangan desa, serta ketentuan mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan agar rancangan memiliki dasar hukum yang lebih tepat dan konsisten.<\/span><\/p>\n

Diskusi juga membahas kebutuhan untuk menyeimbangkan kualitas regulasi dengan kemampuan pemerintah kalurahan dalam melaksanakannya. Tim FH UGM menekankan bahwa rancangan yang telah disusun tidak dimaksudkan untuk langsung diberlakukan tanpa penyesuaian, melainkan dapat menjadi bahan yang terus disempurnakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan Kalurahan Margosari. Potensi penguatan sumber pendapatan serta optimalisasi peran BUMDes turut menjadi bagian dari pembahasan dalam melihat ruang pengembangan kapasitas kalurahan.<\/span><\/p>\n

Melalui kegiatan ini, pendampingan diharapkan dapat membantu Kalurahan Margosari menyusun regulasi yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga relevan dengan kondisi masyarakat dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kalurahan. Kolaborasi antara akademisi, aparat penegak hukum, dan pemerintah kalurahan menjadi ruang untuk mempertemukan aspek hukum dengan kebutuhan praktis di lapangan, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.<\/span><\/p>\n

Pelaksanaan kegiatan ini juga diharapkan mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals\/SDGs), khususnya SDG 16<\/strong> tentang <\/span>Peace, Justice, and Strong Institutions<\/span><\/i> melalui penguatan kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi di tingkat kalurahan.<\/span><\/p>\n

Penulis: Muhammad Imam Maulana (Mahasiswa FH UGM)<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PKBH FH UGM) bersama Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam rangka pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Margosari, Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (21\/9\/2026) di Ruang Pusat Kajian Fakultas Hukum UGM tersebut […]<\/p>\n","protected":false},"author":95,"featured_media":44930,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[28,218],"tags":[240,241,228,220],"class_list":["post-44929","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-berita-sdgs","tag-fakultas-hukum-ugm","tag-law-ugm","tag-sdg-16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-tangguh","tag-sdgs"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44929","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/95"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44929"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44929\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":44938,"href":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44929\/revisions\/44938"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/44930"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44929"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44929"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/law.ugm.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44929"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}