Harry Purwanto (Dr., S.H., M.Hum.)

Mata Kuliah

1. Hukum Organisasi Internasional
2. Hukum Internasional
3. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
4. Metode Penelitian Ilmu Hukum
5. Hukum Diplomatik
6. Hukum Laut Internasional
7. Hukum Perjanjian Internasional
8. Politik Hukum Kenotariatan
9. Pengantar Hukum Kenotariatan

Title

The Establishment of an Air Defense Identification Zone as an Opportunity in Enforcing the Sovereignty of the State and Law in Indonesia
Border Security in Indonesia and Papua New Guinea
Principle of Cabotage Within Aviation Activities in Indonesia
Legal Instruments of The Republic of Indonesia in Border Management Using The Perspective of Archipelago State.
Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional.
Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional.
Hukum Humaniter Internasional dan HAM.
Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia.
Perlindungan Hukum Hak Pekerja dalam Perspektif HAM, disampaikam pada Pembukaan Pelatihan Pekerja.
Kajian Filosofis Terhadap Eksistensi Hukum Internasional
Persoalan di Sekitar Pelanggaran HAM BErat di Indonesia.
Mengkaji Ulang Kekuasaan DK-PBB
Penerapan Hukum Perikemanusiaan Internasional pada konflik Internal.
Peran Indonesia Dalam Rangka Turut Serta Menciptakan Perdamaian Dunia
Pemahaman Hukum Humaniter oleh Anggota ABRI di DIY
Zona Ekonomi Eksklusif
Kajian Yuridis Terhadap Konektivitas Jalur Timur-Barat Indonesia Dalam Bidang Pelayaran
Tata Kelola Pelayaran Indonesia
Lingkungan Strategis Wilayah Perairan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Keamanan Maritim Nasional
Principle Of Cabotage Within Aviation Activities In Indonesia.
Singkronisasi Antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional Tentang Pengaturan Penanggulangan Kejatahan Teroris.
Implementasi Asas Rebus Sicstantibus (Studi Kasus The Timor Sea Treaty on Certain Arrangements in The Timor Sea 2007).
Keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai Pendukung Konsep Poros Maritim.
Yurisdiksi Teritorial Hostcountry dalam Sengketa Investasi Asing.
Penetapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Sebagai Peluang Penegakan Kedaulatan Negara dan Hukum di Indonesia
Implikasi Konsep Cabotage dalam Kegiatan Penerbangan di Indonesia.
Perlindungan bagi Tawanan Perang Korban Pertikaian Bersenjata dalam Perspektif Hukum Islam.
Yurisdiksi Ekstrateritorial Suatu Negara Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Terhadap Negaranya
Perwujudan Paguyuban Keseninan Reog Ponorogo Setelah Go Internasional
Pasal 53 United Nation Convention On The Law of The Sea dan Kaitannya Dengan Pertahanan Negara di Ruang Udara
Pengaruh Berlakunya Persetujuan Umum Perdagangan Jasa Khususnya Jasa Angkutan Udara Terhadap Bilateral Air Transport Agreement