Unit Kerja

Dalam rangka mendukung dan memperlancar pe- laksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada telah dibentuk berbagai unit kerja, sebagai berikut:

 

1. LABORATORIUM “PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM” (PKBH)

Pada awalnya bernama Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH). Dengan adanya Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1711/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Laboratorium pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, maka PKBH kemudian berganti nama dengan Laboratorium “Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum” (PKBH). Laboratorium memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Sejarah lahirnya PKBH (yang saat ini menjadi Laboratorium Hukum) yaitu pada tanggal 20 Mei 2000 sebagai laboratorium hukum dan sarana pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang bertujuan memperdalam dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuan mahasiswa baik secara teori maupun praktek hukum dalam rangka membantu masyarakat ekonomi lemah mencari keadilan. Laboratorium Hukum sebagai laboratorium hukum bagi mahasiswa, artinya dalam hal ini bahwa tiap mahasiswa yang bergabung sebagai volunteer berhak mengaplikasikan teori-teori hukum yang dikuasainya ke dalam praktek dan kasus yang dihadapi. Struktur kelembagaan Laboratorium terdiri dari pengurus (dosen), volunteer (mahasiswa Fakultas Hukum UGM) dan advokat mitra. Advokat mitra merupakan unsur penting dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan bagi para mahasiswa yang bergabung di Laboratorium. Laboratorium menjalankan fungsi dan operasionalnya berdasarkan kode etik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan agar tetap berada dalam koridornya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memperjuangkan kesetaraan dalam hukum (equality before the law) dan keadilan. Keberadaan Laboratorium diharapkan sebagai tempat mengaktualisasi visi pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen di Fakultas Hukum UGM. Dalam struktur kelembagaannya, Laboratorium Hukum dibagi dalam beberapa divisi sebagai berikut:

a. Divisi Bantuan Hukum

Divisi ini merupakan motor dan koordinator dalam hal kegiatan konsultasi, pendampingan, advokasi dan penanganan kasus terhadap klien. Sejak berdirinya, Laboratorium Hukum telah banyak kasus yang diterima mulai dari klien yang hanya berkonsultasi hingga beracara di pengadilan, termasuk kasus-kasus dalam lingkup hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi.

b. Divisi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan

Divisi ini merupakan motor dan koordinator dalam hal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengkajian keilmuan dan keahlian hukum yang berupa peradilan semu, pendidikan klinik hukum, pengadaan diskusi, pelatihan (workshop), seminar, pemberian penyuluhan dan penelitian-penelitian.

c. Divisi Kerja Sama

Divisi ini merupakan motor dan koordinator dalam hal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjalinan kerja sama dengan berbagai mitra maupun institusi yang dapat mendorong kemajuan Laboratorium Hukum, serta berperan utama dalam memastikan operasional dan keberlangsungan kedua divisi lainnya. Divisi ini juga bertujuan memelihara hubungan yang baik dengan para alumni dan lulusan Fakultas Hukum UGM agar mampu berkontribusi terhadap kemajuan lulusan mahasiswa selanjutnya. Laboratorium Hukum dengan DPN Peradi menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan secara periodik.
Setiap tahunnya Laboratorium melakukan kegiatan rekrutmen yang diadakan sekitar bulan Februari. Dalam proses tersebut calon volunteer harus melalui beberapa tahap seleksi yakni tes tertulis dan wawancara.

 

2. UNIT RISET DAN PUBLIKASI

Saat ini, Unit Penelitian dan Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum digabungkan dalam 1 (satu) unit baru yang yakni Unit Riset dan Publikasi. Unit Riset dan Publikasi ini mengampu 2 bidang yakni riset yang bertujuan untuk:

  • Memberikan pelatihan berbagai metode penelitian dengan tujuan meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian hukum.
  • Mewadahi berbagai penelitian yang dilakukan dosen Fakultas Hukum UGM baik yang dilakukan secara mandiri maupun tim melalui lintas bagian.
  • Mendesiminasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum UGM melalui ekspo seperti UGM Expo dan open campus, maupun atas permintaan instansi lain.
  • Memberikan informasi penawaran penelitian.
  • Mengintensifkan kajian ilmu hukum di kalangan akademisi Fakultas Hukum UGM.

Kemudian publikasi yang dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan sendiri segala penerbitan dan percetakan untuk kepentingan Fakultas Hukum UGM, agar tidak tergantung pada badan penerbit lain, serta membantu menyebarluaskan karya-karya ilmiah, khususnya dalam bidang ilmu hukum, dengan jalan penerbitan. Berdasarkan putusan rapat Fakultas Hukum tanggal 8 Desember 1975, salah satu fokus dari kegiatan Biro Penerbitan Fakultas Hukum UGM, dipusatkan pada penerbitan Jurnal Hukum yang diberi nama “Mimbar Hukum”. Jurnal ini terbit 3 kali dalam setahun, yakni pada Februari, Juni, dan Oktober.

 

3. UNIT JAMINAN MUTU DAN KURIKULUM

Unit Jaminan Mutu dan Kurikulum dibentuk berdasarkan pada Pasal 64 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/Ht/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Dibentuknya Unit Jaminan Mutu dan Kurikulum dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yakni: (a) mengoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu Tridharma di Departemen; (b) memfasilitasi persiapan akreditasi/sertifikasi layanan uji sumber belajar (laboratorium); (c) memanfaatkan sistem informasi untuk pelaksanaan penjaminan mutu; (d) memastikan tersedianya sistem untuk mendapatkan umpan balik dari pihak luar; (e) memastikan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar akademik; dan; (f) menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit mutu internal dan tindak lanjut hasil audit ke Dekan.

 

4. UNIT LAW CAREER DEVELOPMENT CENTER (LCDC)

Untuk memastikan bahwa semua lulusan Fakultas Hukum UGM menjadi generasi unggul yang siap berkompetisi dalam ketatnya persaingan dunia kerja saat ini, Fakultas Hukum UGM pada tanggal 17 Februari 2011 meresmikan pendirian Law Career Development Center (LCDC) Fakultas Hukum UGM. Kehadiran LCDC tersebut diharapkan menjadi solusi bagi mahasiswa agar memiliki gambaran arah tujuan karier yang akan dicapai sejak awal dan mampu mempersiapkannya sejak dini sehingga nantinya dapat memperpendek job waiting time. Berbagai program telah dipersiapkan oleh LCDC untuk memastikan terwujudnya 4 tujuan yang telah dicanangkan LCDC, yakni:

  • Membangun sistem informasi karier yang komprehensif dan up to date.
  • Membantu mahasiswa mempersiapkan karier sejak dini dengan berbagai pembekalan memasuki dunia kerja dalam bentuk seminar dan workshop.
  • Sebagai media link and match maker antara lulusan Fakultas Hukum UGM dengan para user yang membutuhkan lulusan Fakultas Hukum UGM.
  • Sebagai forum membangun jejaring dan ko- munikasi serta partisipasi alumni untuk ikut serta memajukan Fakultas Hukum UGM.

Adapun berbagai program yang telah direncanakan dan merupakan agenda kerja LCDC adalah sebagai berikut:

  • Workshop Memasuki Dunia Kerja.
  • Penyelenggaraan dan pelatihan Toefl.
  • Prediction Test dan Test Potensi Akademik Program Kegiatan Pengenalan Profesi bagi Lulusan Fakultas Hukum UGM.
  • Penyusunan dan Penerbitan Buku Seri Profesi Bagi Lulusan Fakultas Hukum UGM.
  • Penerbitan News Letter “Kabar Fakultas Hukum UGM” secara Berkala.
  • Pemberian Bimbingan dan Konsultasi Karier.
  • Penyediaan Informasi Lowongan Kerja dan Beasiswa.
  • Sebagai Link and Match Maker Penyedia Lowongan Kerja dan Pencari Kerja.
  • Sarasehan dengan Alumni di berbagai Kota dan Instansi.

 

5. UNIT KERJASAMA

Untuk meningkatkan kualitas Fakultas Hukum UGM, dibentuk Unit Kerjasama untuk meningkatkan jejaring kerjasama Fakultas Hukum UGM. Telah dilakukan kerjasama dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri.

a. Lembaga Dalam Negeri

Fakultas Hukum UGM menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga dalam negeri, antara lain:
1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Dinas Kesehatan Provinsi DIY;
3. Ditjend. Perbendaharaan Depkeu RI;
4. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Ikatan Notaris Indonesia;
6. Kejaksaan Negeri Bantul;
7. Kejaksaan Negeri Sleman;
8. Kejaksaan Negeri Wates;
9. Kejaksaan Negeri Wonosari;
10. Kejaksaan Negeri Yogyakarta;
11. Kejaksaan Tinggi DIY;
12. Komisi Pemberantasan Korupsi;
13. Lembaga Pertanahan Nasional RI;
14. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15. Mahkamah Konsitusi RI;
16. Pemerintah Kabupaten Rembang;
17. Pengadilan Negeri Bantul;
18. Pengadilan Negeri Sleman;
19. Pengadilan Negeri Wates;
20. Pengadilan Negeri Wonosari;
21. Pengadilan Negeri Yogyakarta;
22. Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
23. PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia);
24. PERADI Cabang Bantul;
25. PERADI Cabang Kota Yogyakarta;
26. PERADI Cabang Sleman;
27. Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta;
28. PT BTN Persero;
29. PT Bank Mandiri;
30. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman;
31. PT Pertamina EP Jakarta;
32. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
33. Sekretariat Negara RI; dan
34. Universitas Jenderal Soedirman.

b. Lembaga Luar Negeri

Fakultas Hukum UGM juga menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga luar negeri, antara lain:

1. Faculty of Law Maastricht University, The Netherlands;
2. MUNDO Maastricht, The Netherlands;
3. Korean Legislation Reseach Institute;
4. WIPO (World Intellectual Property Organization);
5. University of Vienna, Austria;
6. University of South Carolina, USA;
7. Swisscontact, Swiss;
8. National University of Singapore;
9. University of Leiden, The Netherlands;
10. Singapore Management University, Singapore;
11. Charles Darwin University Australia;
12. Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands;
13. Law School, Shantou University, People’s Republic of China;
14. Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Germany;
15. Universiteit Utrecht Faculty of Law, Economics and Governance;
16. Nagoya University, Jepang;
17. School of Law Mazars, French; dan
18. The Asia Foundation.

 

6. UNIT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Dalam rangka memiliki perencanaan dan pengembangan yang matang dalam mengembangkan Fakultas Hukum UGM, dibentuk Unit Perencanaan dan Pengembangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum UGM.

 

7. PUSAT KAJIAN

Fakultas Hukum UGM memiliki beberapa pusat kajian yang fokus dalam spesifikasi kajian tertentu, yaitu:

a. Pusat Kajian Anti Korupsi

Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum UGM didirikan sebagai salah satu unit kajian di Fakultas Hukum UGM berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 206/PT01.H4.FH/U/2005 dan pengukuhannya dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2005. Pukat Korupsi Fakultas Hukum UGM memfokuskan kajian pada isu-isu serta pengkondisian bagi munculnya wacana alternatif mengenai gerakan anti korupsi. Pukat Korupsi Fakultas Hukum UGM didedikasikan bagi perubahan sekaligus penguatan peran Fakultas Hukum UGM dalam berkontribusi dalam gerakan anti korupsi berbasis kampus.

b. Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno

Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno dibentuk di bawah naungan Departemen Hukum Adat. Fokus kajian pusat kajian ini adalah pada hukum adat.

c. Pusat Kajian Pendidikan dan Penelitian Hukum Indonesia-Jepang

Pusat Kajian Pendidikan dan Penelitian Hukum Indonesia-Jepang dibentuk berdasarkan kerja sama antara FH UGM dengan Nagoya University. Pusat kajian ini berfokus pada bidang kajian comparative study antara sistem hukum Jepang dan Indonesia.