Senam Bersama Membuka Rangkaian Perayaan Dies FH UGM

IMG_8562

Jumat (12/2) pagi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) tampak ramai. Tidak seperti hari biasa dimana hanya terlihat mahasiswa dan dosen berjalan menuju kelas masing-masing. Kini dosen, karyawan, alumni, serta Korpagama memenuhi halaman kampus bersemangat mengikuti senam pagi. Kegiatan ini merupakan awal dari rangkaian perayaan Dies FH UGM ke-70 yang akan berlangsung hingga acara puncak berupaa cara Reuni Akbar dan Malam Apresiasi pada Sabtu (20/2).

Kepatuhan Masyarakat DIY terhadap Peraturan Zakat Perlu Ditingkatkan

DSC_0153

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi hablumminallah dan hablumminannas. Ketentuan zakat yang semula berada dalam ranah syariat dan fikih, dalam perkembangannya di Indonesia kemudian diangkat dalam hukum positif, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Pengelolaan Zakat. Demikan kalimat pembuka intisari disertasi Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M. Si yang diujikan pada Rabu (20/1) di Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM).

Lulusan doktor ke-121 FH UGM ini, mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kepatuhan terhadap peraturan zakat dalam pengelolaan dan pembayaran zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam penelitian ini, Yulkarnain mengkombinasikan penelitian yuridis normatif dengan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan

law2Selasa, 17 November 2015, Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali mengukuhkan seorang Guru Besar dari Fakultas Hukum. Beliau adalah Prof. Dr. Sulistiowati, S.H.,M.Hum. Sidang pengukuhan Guru Besar tersebut digelar di Balai Senat UGM oleh ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ir. Sunjoto, Dip.HE, DEA.

Dalam pidato pengukuhan berjudul Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan, Sulistiowati membahas solusi hukum untuk menghindarkan dominasi tanpa tanggung induk perusahaan pada perusahaan grup di Indonesia. Sulistiowati mengatakan permasalahan tanggung jawab hukum dalam perusahaan grup kepada pihak ketiga anak perusahaan disebabkan oleh berlakunya prinsip hukum perseroan sebagai badan hukum dan induk sebagai pemegang saham anak perusahaan memiliki limited liability. Bahkan, pada perusahaan grup piramida, tanggung jawab induk perusahaan menjadi semakin terbatas sejalan dengan semakin banyaknya lapisan anak perusahaan sehingga induk perusahaan memiliki limitedliability dalam limited liability atas ketidakmampuan cucu perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Keseimbangan Kepentingan Dalam Pengadaan Tanah

law3Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCL, MPA. dikenal sebagai sosok yang kritis. Pada usianya yang menginjak menginjak 66 tahun, beliau masih terus berkarya.  Guru Besar Hukum Agraria UGM yang pensiun tahun 2014 masih sangat sehat. Pada Sabtu, 3 Oktober 2015 berlokasi di Gedung III Ruang 3.1.1 Fakultas Hukum UGM, beliau meluncurkan bukunya  yang berjudul Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia : Dari Keputusan Presiden Sampai Undang – Undang.

Prospek Asas Pelengkap HAM ASEAN

law1

Berbagai ucapan selamat berupa karangan bunga menghiasi sekitaran Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (29/9). Ucapan itu ditujukan kepada Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. yang mengikuti ujian terbuka program doktor Ilmu Hukum. Dosen Hukum Internasional itu mempertahankan disertasinya yang berjudul Asas Pelengkap Dalam Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN.

Dalam kesempatan itu, Jaka Triyana menjelaskan prospek pengaturan dan implementasi asas pelengkap terhadap pembentukan sistem hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). Menurutnya, prospek pengaturan dan implementasi asas pelengkap tersebut merupakan refleksi tentang jati diri dan paradigma ASEAN. “Prospek pengaturan asas pelengkap HAM ASEAN tergantung pada kemampuan ASEAN melaksanakan personalitas dan kapasitas hukumnya seperti yang diatur dalam piagam ASEAN dalam melaksanakan tujuannya,”papar Jaka Triyana.